Bea Cukai Bekasi dan Kanwil Pajak Jabar II Perkuat Kolaborasi Lewat Joint Audit

2 menit membaca View : 5
redaksi
Bekasi, Headline - 09 Feb 2026

NALARMEDIA.COM – Kantor Bea Cukai Bekasi memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II melalui kegiatan joint audit dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Kegiatan ini digelar di Aula Kanwil DJP Jabar II pada 5 Februari 2026 dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam mengawasi serta menegakkan aturan di bidang kepabeanan dan cukai.

Acara bimtek diwakili oleh sejumlah narasumber dari Bea Cukai Bekasi, antara lain Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Muhammad Emil Fuad, serta Kepala Seksi Pabean dan Cukai VIII, Aji Kundoyo. Mereka memaparkan materi terkait Kawasan Berikat, sekaligus menjelaskan prosedur dan mekanisme pengawasan serta pemanfaatan data yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan joint audit.

Menurut narasumber, koordinasi yang baik antara Bea Cukai dan DJP sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan target penerimaan negara dapat tercapai. “Dengan adanya joint audit, kita dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan,” ujar Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, Evi Litawati, dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Account Representative (AR) Pajak dan personel dari Kanwil DJP Jabar II, menandakan komitmen bersama kedua instansi untuk saling memperkuat pemahaman, koordinasi, serta kolaborasi teknis dalam pengawasan fiskal dan kepabeanan.

Joint audit sendiri merupakan bentuk kerja sama teknis antara otoritas pajak dan bea cukai untuk bersama-sama mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kepatuhan perpajakan dan kepabeanan. Sinergi seperti ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif, efisien, serta mendukung pencapaian target penerimaan negara melalui pengawasan yang akurat dan terintegrasi. (*)

Bagikan Disalin